lawcenter.dpd.go.id
Peraturan - Law Center DPD RI Indonesia
http://lawcenter.dpd.go.id/halaman/473-peraturan_daerah
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. TAP MPR (yang masih berlaku). Putusan MK (yang terkait dengan DPD). Peraturan Pemerintah (yang terkait dengan DPD). Keputusan Pimpinan DPD (yang terkait dengan Law Center). Keputusan Sekretaris Jenderal DPD (yang terkait dengan Law Center). Anotasi Perundang-undangan Tahun 1945-1954. Anotasi Perundang-undangan Tahun 1955-1964. Program Kerja Law Center.
lawcenter.dpd.go.id
Peraturan Daerah - Law Center DPD RI Indonesia
http://lawcenter.dpd.go.id/halaman/434-peraturan_daerah
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. TAP MPR (yang masih berlaku). Putusan MK (yang terkait dengan DPD). Peraturan Pemerintah (yang terkait dengan DPD). Keputusan Pimpinan DPD (yang terkait dengan Law Center). Keputusan Sekretaris Jenderal DPD (yang terkait dengan Law Center). Anotasi Perundang-undangan Tahun 1945-1954. Anotasi Perundang-undangan Tahun 1955-1964. Program Kerja Law Center.
lawcenter.dpd.go.id
Provinsi Jawa Barat - Law Center DPD RI Indonesia
http://lawcenter.dpd.go.id/halaman/560-provinsi_jawa_barat
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. TAP MPR (yang masih berlaku). Putusan MK (yang terkait dengan DPD). Peraturan Pemerintah (yang terkait dengan DPD). Keputusan Pimpinan DPD (yang terkait dengan Law Center). Keputusan Sekretaris Jenderal DPD (yang terkait dengan Law Center). Anotasi Perundang-undangan Tahun 1945-1954. Anotasi Perundang-undangan Tahun 1955-1964. Program Kerja Law Center.
lawcenter.dpd.go.id
Provinsi Jawa Tengah - Law Center DPD RI Indonesia
http://lawcenter.dpd.go.id/halaman/484-provinsi_jawa_tengah
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. TAP MPR (yang masih berlaku). Putusan MK (yang terkait dengan DPD). Peraturan Pemerintah (yang terkait dengan DPD). Keputusan Pimpinan DPD (yang terkait dengan Law Center). Keputusan Sekretaris Jenderal DPD (yang terkait dengan Law Center). Anotasi Perundang-undangan Tahun 1945-1954. Anotasi Perundang-undangan Tahun 1955-1964. Program Kerja Law Center.
lawcenter.dpd.go.id
Penelitian Universitas - Law Center DPD RI Indonesia
http://lawcenter.dpd.go.id/halaman/082-penelitian_universitas
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. TAP MPR (yang masih berlaku). Putusan MK (yang terkait dengan DPD). Peraturan Pemerintah (yang terkait dengan DPD). Keputusan Pimpinan DPD (yang terkait dengan Law Center). Keputusan Sekretaris Jenderal DPD (yang terkait dengan Law Center). Anotasi Perundang-undangan Tahun 1945-1954. Anotasi Perundang-undangan Tahun 1955-1964. Program Kerja Law Center.
lawcenter.dpd.go.id
Undang-Undang - Law Center DPD RI Indonesia
http://lawcenter.dpd.go.id/halaman/022-undangundang
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. TAP MPR (yang masih berlaku). Putusan MK (yang terkait dengan DPD). Peraturan Pemerintah (yang terkait dengan DPD). Keputusan Pimpinan DPD (yang terkait dengan Law Center). Keputusan Sekretaris Jenderal DPD (yang terkait dengan Law Center). Anotasi Perundang-undangan Tahun 1945-1954. Anotasi Perundang-undangan Tahun 1955-1964. Program Kerja Law Center.
lawcenter.dpd.go.id
Keputusan Sekretaris Jenderal DPD (yang terkait dengan Law Center) - Law Center DPD RI Indonesia
http://lawcenter.dpd.go.id/halaman/291-keputusan_sekretaris_jenderal_dpd_yang_terkait_dengan_law_center
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. TAP MPR (yang masih berlaku). Putusan MK (yang terkait dengan DPD). Peraturan Pemerintah (yang terkait dengan DPD). Keputusan Pimpinan DPD (yang terkait dengan Law Center). Keputusan Sekretaris Jenderal DPD (yang terkait dengan Law Center). Anotasi Perundang-undangan Tahun 1945-1954. Anotasi Perundang-undangan Tahun 1955-1964. Program Kerja Law Center.
lawcenter.dpd.go.id
Keputusan Pimpinan DPD (yang terkait dengan Law Center) - Law Center DPD RI Indonesia
http://lawcenter.dpd.go.id/halaman/307-keputusan_pimpinan_dpd
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. TAP MPR (yang masih berlaku). Putusan MK (yang terkait dengan DPD). Peraturan Pemerintah (yang terkait dengan DPD). Keputusan Pimpinan DPD (yang terkait dengan Law Center). Keputusan Sekretaris Jenderal DPD (yang terkait dengan Law Center). Anotasi Perundang-undangan Tahun 1945-1954. Anotasi Perundang-undangan Tahun 1955-1964. Program Kerja Law Center.
lawcenter.dpd.go.id
Galeri - Law Center DPD RI Indonesia
http://lawcenter.dpd.go.id/halaman/358-galeri
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. TAP MPR (yang masih berlaku). Putusan MK (yang terkait dengan DPD). Peraturan Pemerintah (yang terkait dengan DPD). Keputusan Pimpinan DPD (yang terkait dengan Law Center). Keputusan Sekretaris Jenderal DPD (yang terkait dengan Law Center). Anotasi Perundang-undangan Tahun 1945-1954. Anotasi Perundang-undangan Tahun 1955-1964. Program Kerja Law Center.
lawcenter.dpd.go.id
Kajian - Law Center DPD RI Indonesia
http://lawcenter.dpd.go.id/halaman/689-kajian
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. TAP MPR (yang masih berlaku). Putusan MK (yang terkait dengan DPD). Peraturan Pemerintah (yang terkait dengan DPD). Keputusan Pimpinan DPD (yang terkait dengan Law Center). Keputusan Sekretaris Jenderal DPD (yang terkait dengan Law Center). Anotasi Perundang-undangan Tahun 1945-1954. Anotasi Perundang-undangan Tahun 1955-1964. Program Kerja Law Center.