jdih.sintang.go.id
JDIH Pemkab Sintang - Produk Hukum
http://jdih.sintang.go.id/produk/detil/158
SELAMAT DATANG DI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG . Struktur Organisasi Sekretariat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri. UU No 8 Thn 2015. Nomor: No. 8 Thn 2015. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Unduh file ».
jdih.sintang.go.id
JDIH Pemkab Sintang - Produk Hukum
http://jdih.sintang.go.id/produk/detil/157
SELAMAT DATANG DI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG . Struktur Organisasi Sekretariat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri. UU No 2 Tahun 2015. Nomor: 2 Tahun 2015. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan. Unduh file ». Jl Pangeran Muda No. 230, Sintang - 78611. JDIH 2013 Pemerintah Kabupaten Sintang.
jdih.sintang.go.id
JDIH Pemkab Sintang - Produk Hukum
http://jdih.sintang.go.id/produk/detil/155
SELAMAT DATANG DI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG . Struktur Organisasi Sekretariat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri. Nomor: No. 9 Tahun 2014. Unduh file ». Jl Pangeran Muda No. 230, Sintang - 78611. JDIH 2013 Pemerintah Kabupaten Sintang.
jdih.sintang.go.id
JDIH Pemkab Sintang - Berita Hukum
http://jdih.sintang.go.id/berita/detil/5
SELAMAT DATANG DI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG . Struktur Organisasi Sekretariat Daerah. Kabupaten Sintang, merupakan kabupaten terbesar kedua di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang. Luas total Kabupaten ini sekitar 32.279 km. Dengan jumlah penduduk sebesar ± 742.644 jiwa, kepadatan penduduk ± 27 Jiwa/KM. Dengan etnis mayoritas suku Dayak serta Melayu. Daerah Pemerintahan Kabupaten Sintang pada Tahun 2005 terbagi menjadi 14 kecamatan, 6 kelurahan ...
jdih.sintang.go.id
JDIH Pemkab Sintang - Produk Hukum
http://jdih.sintang.go.id/produk/detil/156
SELAMAT DATANG DI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG . Struktur Organisasi Sekretariat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri. UU No 1 Tahun 2015. Nomor: 1 Tahun 2014. Unduh file ». Jl Pangeran Muda No. 230, Sintang - 78611. JDIH 2013 Pemerintah Kabupaten Sintang.
jdih.sintang.go.id
JDIH Pemkab Sintang - Produk Hukum
http://jdih.sintang.go.id/produk
SELAMAT DATANG DI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG . Struktur Organisasi Sekretariat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Daerah No 4 Tahun 2010. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN HUKUM KOPERASI. Peraturan Daerah No 6 Tahun 2010. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN SINTANG TAHUN 2006-2026. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2010.
jdih.sintang.go.id
JDIH Pemkab Sintang - Berita Hukum
http://jdih.sintang.go.id/berita/detil/6
SELAMAT DATANG DI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG . Struktur Organisasi Sekretariat Daerah. Pelaksanaan Musyawarah Hukum Adat di Kabupaten Sintang. Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar musyawarah hukum adat suku Dayak dan suku Melayu digedung Pancasila Rabu dan kamis (3,4/9/2014) kemarin yang pembukaan langsung dipimpin oleh Bupati Sintang Drs. Milton Crosby, M.Si. Dikatakannya, dibukukanya hukum adat ini, pemerintah dapat mempertangungjawabkan segala sesuatu berla...
jdih.sintang.go.id
JDIH Pemkab Sintang - Berita Hukum
http://jdih.sintang.go.id/berita/detil/4
SELAMAT DATANG DI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG . Struktur Organisasi Sekretariat Daerah. KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI. Ldquo;Kami saat ini sedang melakukan telaah lebih dalam kepada areal-areal yang bernilai konservasi tinggi,” ujar Sulhani. Sementara, NKT 4 menurutnya bertujuan untuk menjamin kelangsungan penyediaan berbagai jasa lingkungan alami yang sangat penting (key environmental services) yang secara logis dapat dipengaruhi oleh pemanfaatan lahan dala...