jdih.agamkab.go.id jdih.agamkab.go.id

jdih.agamkab.go.id

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Agam - JDIH Agam

Pencarian Produk Hukum Daerah Lengkapi form pencarian produk hukum daerah berikut ini :. Jenis Produk Hukum Daerah :. Pilih Jenis Produk Hukum =. Produk Hukum Daerah Terbaru. Nomor 11 Tahun 2016 Tahun 2016 Tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Nomor 04 Tahun 2008 Tahun 2008. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kab. Agam Tahun 2015-2030. Nomor 2 Tahun 2016 Tentang PENANGGULANGAN BENCANA.

http://jdih.agamkab.go.id/

WEBSITE DETAILS
SEO
PAGES
SIMILAR SITES

TRAFFIC RANK FOR JDIH.AGAMKAB.GO.ID

TODAY'S RATING

>1,000,000

TRAFFIC RANK - AVERAGE PER MONTH

BEST MONTH

December

AVERAGE PER DAY Of THE WEEK

HIGHEST TRAFFIC ON

Wednesday

TRAFFIC BY CITY

CUSTOMER REVIEWS

Average Rating: 3.8 out of 5 with 11 reviews
5 star
4
4 star
5
3 star
0
2 star
0
1 star
2

Hey there! Start your review of jdih.agamkab.go.id

AVERAGE USER RATING

Write a Review

WEBSITE PREVIEW

Desktop Preview Tablet Preview Mobile Preview

LOAD TIME

0.9 seconds

FAVICON PREVIEW

  • jdih.agamkab.go.id

    16x16

  • jdih.agamkab.go.id

    32x32

CONTACTS AT JDIH.AGAMKAB.GO.ID

Login

TO VIEW CONTACTS

Remove Contacts

FOR PRIVACY ISSUES

CONTENT

SCORE

6.2

PAGE TITLE
Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Agam - JDIH Agam | jdih.agamkab.go.id Reviews
<META>
DESCRIPTION
Pencarian Produk Hukum Daerah Lengkapi form pencarian produk hukum daerah berikut ini :. Jenis Produk Hukum Daerah :. Pilih Jenis Produk Hukum =. Produk Hukum Daerah Terbaru. Nomor 11 Tahun 2016 Tahun 2016 Tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Nomor 04 Tahun 2008 Tahun 2008. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kab. Agam Tahun 2015-2030. Nomor 2 Tahun 2016 Tentang PENANGGULANGAN BENCANA.
<META>
KEYWORDS
1 e consult
2 produk hukum
3 produk hukum daerah
4 produk hukum pusat
5 prosedur rancangan
6 history
7 struktur organisasi
8 peraturan daerah
9 peraturan bupati
10 nomor
CONTENT
Page content here
KEYWORDS ON
PAGE
e consult,produk hukum,produk hukum daerah,produk hukum pusat,prosedur rancangan,history,struktur organisasi,peraturan daerah,peraturan bupati,nomor,tahun,pilih tahun =,perihal,status,pilih status =,mengubah,diubah,mencabut,dicabut,kebijakan awal
SERVER
Apache
CONTENT-TYPE
utf-8
GOOGLE PREVIEW

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Agam - JDIH Agam | jdih.agamkab.go.id Reviews

https://jdih.agamkab.go.id

Pencarian Produk Hukum Daerah Lengkapi form pencarian produk hukum daerah berikut ini :. Jenis Produk Hukum Daerah :. Pilih Jenis Produk Hukum =. Produk Hukum Daerah Terbaru. Nomor 11 Tahun 2016 Tahun 2016 Tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Nomor 04 Tahun 2008 Tahun 2008. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kab. Agam Tahun 2015-2030. Nomor 2 Tahun 2016 Tentang PENANGGULANGAN BENCANA.

INTERNAL PAGES

jdih.agamkab.go.id jdih.agamkab.go.id
1

Kebijakan Nomor 13 Tahun 2007 Tahun 2007 - JDIH Agam

http://www.jdih.agamkab.go.id/kebijakan/detil/5/pemilihan,-pengangkatan-dan-pemberhentian-wali-nagari.html

Nomor 13 Tahun 2007 Tahun 2007 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari. Anda belum menginstal Adobe Reader PDF atau Browser Anda tidak mendukung PDF. Klik untuk download file Peraturan Daerah. 2015 - 2017 Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Agam - JDIH Agam.

2

Kebijakan Nomor 01 Tahun 2016 - JDIH Agam

http://www.jdih.agamkab.go.id/kebijakan/detil/310/rencana-induk-pembangunan-kepariwisataan-kab.-agam-tahun-2015-2030.html

Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kab. Agam Tahun 2015-2030. Anda belum menginstal Adobe Reader PDF atau Browser Anda tidak mendukung PDF. Klik untuk download file Peraturan Daerah. 2015 - 2017 Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Agam - JDIH Agam.

3

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Agam - JDIH Agam

http://www.jdih.agamkab.go.id/konsultasi

Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan konsultasi terkait produk hukum daerah pemerintah kabupaten agam. Rubrik ini terbuka bagi siapa saja yang ingin berkonsultasi terkait produk hukum daerah pemerintah kabupaten agam seperti peraturan daerah dan peraturan bupati kabupaten agam. Kirim Pertanyaan Konsultasi Produk Hukum. Arsip e-Consult Produk Hukum. Pertanyaan dari Tim uji. Pada hari Selasa, 09 Agustus 2016 jam 20:57 WIB. 2015 - 2017 Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Agam - JDIH Agam.

4

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Agam - JDIH Agam

http://www.jdih.agamkab.go.id/kebijakan

2015 - 2017 Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Agam - JDIH Agam.

5

Kebijakan Nomor 02 Tahun 2016 - JDIH Agam

http://www.jdih.agamkab.go.id/kebijakan/detil/311/penanggulangan-bencana.html

Nomor 02 Tahun 2016 Tentang PENANGGULANGAN BENCANA. Anda belum menginstal Adobe Reader PDF atau Browser Anda tidak mendukung PDF. Klik untuk download file Peraturan Daerah. 2015 - 2017 Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Agam - JDIH Agam.

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 9 MORE

TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE

14

LINKS TO THIS WEBSITE

jdih.sumbarprov.go.id jdih.sumbarprov.go.id

[ JDIH SUMBAR ] - jdih.sumbarprov.go.id

http://jdih.sumbarprov.go.id/homepage/lihat_all_produk/15

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. Dokumentasi and Info. Hukum. Produk hukum Bedasarkan Kategori yang telah dipilih. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014. UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015.

jdih.sumbarprov.go.id jdih.sumbarprov.go.id

[ JDIH SUMBAR ] - jdih.sumbarprov.go.id

http://jdih.sumbarprov.go.id/homepage/lihat_all_produk/40

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. Dokumentasi and Info. Hukum. Produk hukum Bedasarkan Kategori yang telah dipilih. Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 4 Tahun 2013. Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 3 Tahun 2013. Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 2 Tahun 2013. Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 1 Tahun 2013. Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 11 Tahun 2010. Peraturan Daerah Sumatera Barat No...

jdih.sumbarprov.go.id jdih.sumbarprov.go.id

[ JDIH SUMBAR ] - jdih.sumbarprov.go.id

http://jdih.sumbarprov.go.id/homepage/lihat_all_produk/16

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. Dokumentasi and Info. Hukum. Produk hukum Bedasarkan Kategori yang telah dipilih. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014. Copy 2016 Website JDIH. Provinsi Sumatera Barat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Konsultan IT - Team e. Government Provinsi Sumatera Barat.

jdih.sumbarprov.go.id jdih.sumbarprov.go.id

[ JDIH SUMBAR ] - jdih.sumbarprov.go.id

http://jdih.sumbarprov.go.id/homepage/lihat_all_produk/22

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. Dokumentasi and Info. Hukum. Produk hukum Bedasarkan Kategori yang telah dipilih. PERMENDAGRI NOMOR 44 TAHUN 2016. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016. Permendagri Nomor 80 Tahun 2016. Copy 2016 Website JDIH. Provinsi Sumatera Barat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Konsultan IT - Team e. Government Provinsi Sumatera Barat.

jdih.sumbarprov.go.id jdih.sumbarprov.go.id

[ JDIH SUMBAR ] - jdih.sumbarprov.go.id

http://jdih.sumbarprov.go.id/homepage/lihat_all_produk/18

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. Dokumentasi and Info. Hukum. Produk hukum Bedasarkan Kategori yang telah dipilih. Copy 2016 Website JDIH. Provinsi Sumatera Barat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Konsultan IT - Team e. Government Provinsi Sumatera Barat.

jdih.sumbarprov.go.id jdih.sumbarprov.go.id

[ JDIH SUMBAR ] - jdih.sumbarprov.go.id

http://jdih.sumbarprov.go.id/homepage/lihat_all_produk/36

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. Dokumentasi and Info. Hukum. Produk hukum Bedasarkan Kategori yang telah dipilih. Copy 2016 Website JDIH. Provinsi Sumatera Barat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Konsultan IT - Team e. Government Provinsi Sumatera Barat.

jdih.sumbarprov.go.id jdih.sumbarprov.go.id

[ JDIH SUMBAR ] - jdih.sumbarprov.go.id

http://jdih.sumbarprov.go.id/homepage/lihat/15

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. Dokumentasi and Info. Hukum. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Menyelenggarakan Perumusan Bahan Kebijakan Umum dan Koordinasi, Fasilitas, Pelaporan serta evaluasi dibidang Peraturan Perundang-Undangan, bantuan Hukum dan HAM, Bina Produk Hukum Kabupaten/Kota serta Dokumentasi dan Perpustakaan. Copy 2016 Website JDIH. Konsultan IT - Team e.

jdih.sumbarprov.go.id jdih.sumbarprov.go.id

[ JDIH SUMBAR ] - jdih.sumbarprov.go.id

http://jdih.sumbarprov.go.id/homepage/lihat/13

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. Dokumentasi and Info. Hukum. BIRO HUKUM - SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT. Copy 2016 Website JDIH. Provinsi Sumatera Barat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Konsultan IT - Team e. Government Provinsi Sumatera Barat.

jdih.sumbarprov.go.id jdih.sumbarprov.go.id

[ JDIH SUMBAR ] - jdih.sumbarprov.go.id

http://jdih.sumbarprov.go.id/homepage/lihat_all_produk/17

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. Dokumentasi and Info. Hukum. Produk hukum Bedasarkan Kategori yang telah dipilih. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2014. Copy 2016 Website JDIH. Provinsi Sumatera Barat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Konsultan IT - Team e. Government Provinsi Sumatera Barat.

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 12 MORE

TOTAL LINKS TO THIS WEBSITE

21

OTHER SITES

jdih.acehprov.go.id jdih.acehprov.go.id

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Aceh | JDIH Aceh

UU Berkaitan dgn Aceh. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Aceh. Dokumentasi dan Informasi Qanun. Dokumentasi dan Informasi Pergub. Rancangan Qanun dan Prolega. Informasi MoU dan MoA. Naskah Nota Kesepahaman (MoU). Naskah Perjanjian Kerjasama (MoA). Lihat Struktur Lengkap Organisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh. Links Pemerintah Kabupaten/Kota, Nasional dan Internasional. Buku tamu, silahkan mengisi setelah anda mengunjungi website ini, Terima kasih. SAMBUTAN KEPALA BIRO HUKUM. QANUN ACEH NOMO...

jdih.acehtamiangkab.go.id jdih.acehtamiangkab.go.id

Beranda

Fungsi dan Tugas JDIH. Keputusan Bupati Tahun 2015. Fungsi dan Tugas JDIH. Keputusan Bupati Tahun 2015. Peraturan Bupati Tahun 2007. Peraturan Bupati Tahun 2008. Peraturan Bupati Tahun 2009. Peraturan Bupati Tahun 2010. Peraturan Bupati Tahun 2011. Peraturan Bupati Tahun 2012. Peraturan Bupati Tahun 2013. Peraturan Bupati Tahun 2014. Peraturan Bupati Tahun 2015. Peraturan Bupati Tahun 2016. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang. Keputusan Bupati Tahun 2015. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAB. ACEH TAHUN 2012.

jdih.acehtenggarakab.go.id jdih.acehtenggarakab.go.id

JDIH Kabupaten Aceh Tenggara

Pusat layanan data Produk-produk Hukum. Qanun, Peraturan Bupati (Perbup),. Senin, 02 Desember 2014. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2014. Lihat. Senin, 02 Desember 2014. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2014 . Lihat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Merupakan Sistem I...

jdih.acehtimurkab.go.id jdih.acehtimurkab.go.id

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Lupa kata sandi Anda? Kamis, 12 Januari 2017. Hasballah bin M.Thaib. Assalamu Alaikum Wr.Wb. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat-Nya kepada kita sekalian, yang pada kesempatan ini Kabupaten Aceh Timur telah melaksanakan program aplikasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Wakil Bupati Aceh Timur. Assalamu Alaikum Wr.Wb. Kabag Hukum Setdakab. Aceh Timur. Assalamu Alaikum Wr.Wb. Pembinaan Kesadaran Hukum Aparatur terkait dengan Pembinaan dan Pengawasan Gampong. Jum'at, 11 November 2016.

jdih.agamkab.go.id jdih.agamkab.go.id

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Agam - JDIH Agam

Pencarian Produk Hukum Daerah Lengkapi form pencarian produk hukum daerah berikut ini :. Jenis Produk Hukum Daerah :. Pilih Jenis Produk Hukum =. Produk Hukum Daerah Terbaru. Nomor 11 Tahun 2016 Tahun 2016 Tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Nomor 04 Tahun 2008 Tahun 2008. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kab. Agam Tahun 2015-2030. Nomor 2 Tahun 2016 Tentang PENANGGULANGAN BENCANA.

jdih.alorkab.go.id jdih.alorkab.go.id

JDIH Kab. Alor

Bantuan Keuangan Kepada Parpol Terkendala Perda. Onclick="window.open(this.href,'win2','status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no'); return false;" rel="nofollow". Published: Monday, 21 September 2015. Menyusul bergantinya regulasi ditingkat pusat tentang bantuan keuangan bagi partai politik maka Peraturan daerah Kabupaten Alor tentang bantuan keuangan kepada partai Politik segera diganti. PKS Relokasi Tower Site Kabir. The vo...

jdih.anri.go.id jdih.anri.go.id

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Situs Pusat JDIH Nasional. Kearsipan Online: Portal Informasi. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Selamat Datang di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Arsip Nasional Republik Indonesia. ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. Jl Ampera Raya No. 7 Cilandak Jakarta Selatan 12560 Telp.62 21 7805851 Ext. 802 fax 62 21 7810280.

jdih.babelprov.go.id jdih.babelprov.go.id

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bimtek Legal Drafting 2015. Pengarahan Sekretaris Daerah c.q Asisten Administrasi saat membuka Bimtek Legal Drafting tahun 2015. Rakor Pembangunan Bidang Hukum 2015. Narasumber Rakor Hukum 2015 dari KPK, Kementerian PAN dan RB, Kejaksaan Tinggi Babel dan Pengadilan Tipikor. Penyuluhan Hukum Tahun 2015. Pembukaan Acara oleh Kepala BIro Hukum Mewakili Sekretaris Daerah. Bimtek Penyelesaian Sengketa Hukum 2015. Biro Hukum Gelar Bimtek...

jdih.balangankab.go.id jdih.balangankab.go.id

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Situs Pusat JDIH Nasional. JDIH Provinsi Kalimantan Selatan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. Selamat datang di laman JDIH Pemerintah Kabupaten Balangan. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 4, Kec. Paringin Selatan - 71612.

jdih.balikpapan.go.id jdih.balikpapan.go.id

Home

Kami Memiliki 10 Tamu dan tidak ada Anggota online. Bakohumas Berperan Kawal Ruang Publik Wujudkan ASEAN Community 2015. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Freedy H. Tulung berharap Peran Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) menjadi pengawal ruang publik untuk melaksanakan edukasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam mewujudkan ASEAN Community 2015. Pada kesempatan tersebut Dirjen IKP yang juga selaku Ketua Umum Bakohumas Pus...