jdih.balikpapan.go.id jdih.balikpapan.go.id

jdih.balikpapan.go.id

Home

Kami Memiliki 10 Tamu dan tidak ada Anggota online. Bakohumas Berperan Kawal Ruang Publik Wujudkan ASEAN Community 2015. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Freedy H. Tulung berharap Peran Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) menjadi pengawal ruang publik untuk melaksanakan edukasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam mewujudkan ASEAN Community 2015. Pada kesempatan tersebut Dirjen IKP yang juga selaku Ketua Umum Bakohumas Pus...

http://jdih.balikpapan.go.id/

WEBSITE DETAILS
SEO
PAGES
SIMILAR SITES

TRAFFIC RANK FOR JDIH.BALIKPAPAN.GO.ID

TODAY'S RATING

>1,000,000

TRAFFIC RANK - AVERAGE PER MONTH

BEST MONTH

December

AVERAGE PER DAY Of THE WEEK

HIGHEST TRAFFIC ON

Tuesday

TRAFFIC BY CITY

CUSTOMER REVIEWS

Average Rating: 3.6 out of 5 with 7 reviews
5 star
4
4 star
0
3 star
1
2 star
0
1 star
2

Hey there! Start your review of jdih.balikpapan.go.id

AVERAGE USER RATING

Write a Review

WEBSITE PREVIEW

Desktop Preview Tablet Preview Mobile Preview

LOAD TIME

2.6 seconds

FAVICON PREVIEW

  • jdih.balikpapan.go.id

    16x16

CONTACTS AT JDIH.BALIKPAPAN.GO.ID

Login

TO VIEW CONTACTS

Remove Contacts

FOR PRIVACY ISSUES

CONTENT

SCORE

6.2

PAGE TITLE
Home | jdih.balikpapan.go.id Reviews
<META>
DESCRIPTION
Kami Memiliki 10 Tamu dan tidak ada Anggota online. Bakohumas Berperan Kawal Ruang Publik Wujudkan ASEAN Community 2015. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Freedy H. Tulung berharap Peran Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) menjadi pengawal ruang publik untuk melaksanakan edukasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam mewujudkan ASEAN Community 2015. Pada kesempatan tersebut Dirjen IKP yang juga selaku Ketua Umum Bakohumas Pus...
<META>
KEYWORDS
1 cari
2 anda disini
3 menu utama
4 kata sambutan
5 visi dan misi
6 raperda
7 abstrak peraturan
8 makalah hukum
9 kontak kami
10 download peraturan
CONTENT
Page content here
KEYWORDS ON
PAGE
cari,anda disini,menu utama,kata sambutan,visi dan misi,raperda,abstrak peraturan,makalah hukum,kontak kami,download peraturan,daftar peraturan,cari peraturan,peraturan daerah perda,peraturan walikota,keputusan walikota,produk hukum pusat,menu berita,test
SERVER
Apache
CONTENT-TYPE
utf-8
GOOGLE PREVIEW

Home | jdih.balikpapan.go.id Reviews

https://jdih.balikpapan.go.id

Kami Memiliki 10 Tamu dan tidak ada Anggota online. Bakohumas Berperan Kawal Ruang Publik Wujudkan ASEAN Community 2015. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Freedy H. Tulung berharap Peran Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) menjadi pengawal ruang publik untuk melaksanakan edukasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam mewujudkan ASEAN Community 2015. Pada kesempatan tersebut Dirjen IKP yang juga selaku Ketua Umum Bakohumas Pus...

INTERNAL PAGES

jdih.balikpapan.go.id jdih.balikpapan.go.id
1

Berita JDIH

http://jdih.balikpapan.go.id/index.php/berita-jdih

Kami Memiliki 84 Tamu dan tidak ada Anggota online. Wujudkan Kesadaran Hukum, Pemkot Akan Gelar Sosialisasi. Menurut Daud Pirade pembukaan sosialisasi tahap pertama akan dimulai di Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan dan berakhir pada tanggal 21 April 2015 di Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara. Materi sosialisasi produk hukum meliputi Perda No. 6 tahun 2014 tentang Izin Gangguan, Perda No. 8 Tahun 2014 tentang Izin Reklame, Perda No.3 Tahun 2012 tentang Izin Me...Menurut D...

2

Visi dan Misi

http://jdih.balikpapan.go.id/index.php/visi-misi

Kami Memiliki 84 Tamu dan tidak ada Anggota online. MENYUSUN PRODUK HUKUM YANG BERKUALITAS, SEHINGGA TERCIPTA MASYARAKAT SADAR HUKUM DENGAN DITUNJANG PELAYANAN PRIMA SERTA SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI". MENINGKATKAN DAN MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM;. MENINGKATKAN PENEGAKAN HUKUM, DAN DISIPLIN TERHADAP PERATURAN DAERAH;. MENINGKATKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERKUALITAS. Perda No. 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Biasa ja - 25%.

3

Abstrak Peraturan

http://jdih.balikpapan.go.id/index.php/abstrak-peraturan

Kami Memiliki 10 Tamu dan tidak ada Anggota online. 2011 - Bagian Hukum Pemerintah Kota Balikpapan.

4

perda

http://jdih.balikpapan.go.id/index.php/component/remository/2?Itemid=477

Kami Memiliki 27 Tamu dan tidak ada Anggota online. Jdih : File Repository. Perwal No. 35 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan. Perwal No. 44 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016. Perwal No. 42 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas. Perwal No. 41 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Biasa ja - 25%.

5

peraturan walikota

http://jdih.balikpapan.go.id/index.php/component/remository/3?Itemid=478

Kami Memiliki 27 Tamu dan tidak ada Anggota online. Jdih : File Repository. Perwal No. 35 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan. Perwal No. 44 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016. Perwal No. 42 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas. Perwal No. 41 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Biasa ja - 25%.

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 17 MORE

TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE

22

LINKS TO THIS WEBSITE

jdih.kutaitimurkab.go.id jdih.kutaitimurkab.go.id

Gallery Foto | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Kutai Timur

http://jdih.kutaitimurkab.go.id/gallery

Bab 1 – Latar Belakang. Bab 2 – Renstra Bagian Hukum. Bab 3 – Tugas dan Fungsi. Bab 4 : Program dan Kegiatan. PENYULUHAN HUKUM TERPADU DAN SOSIALISASI PERDA DI SANGKULIRANG. BIMBINGAN APLIKASI DATA BASE TENTANG JDIH BERSAMA BIRO HUKUM SEKRETARIAT PROVINSI. BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM. Galakan Terus Kesadaran Hukum Masyarakat, Agar Tercipta Tertib Hukum di Kutim. PENYULUHAN HUKUM TERPADU DAN SOSIALISASI PERDA.

jdih.kutaitimurkab.go.id jdih.kutaitimurkab.go.id

jdih | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Kutai Timur

http://jdih.kutaitimurkab.go.id/author/ngademin

Bab 1 – Latar Belakang. Bab 2 – Renstra Bagian Hukum. Bab 3 – Tugas dan Fungsi. Bab 4 : Program dan Kegiatan. Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman. On Nov 17, 2014 in Artikel Hukum. Ada sekitar 4 (empat) kali amandemen, yaitu pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Rumusan pasal yang dikemukakan di dalam UUD tahun 1945 pasca amandemen menyatakan secara tegas. The Government Versus the Ombudsman: What Role for Judicial Review? On Nov 17, 2014 in Artikel Hukum. On Nov 17, 2014 in Artikel Hukum.

jdih.kutaitimurkab.go.id jdih.kutaitimurkab.go.id

Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Kutai Timur

http://jdih.kutaitimurkab.go.id/reformasi-konstitusi-perspektif-kekuasaan-kehakiman

Bab 1 – Latar Belakang. Bab 2 – Renstra Bagian Hukum. Bab 3 – Tugas dan Fungsi. Bab 4 : Program dan Kegiatan. Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman. Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman. On Nov 17, 2014 in Artikel Hukum. Ada sekitar 4 (empat) kali amandemen, yaitu pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Rumusan pasal yang dikemukakan di dalam UUD tahun 1945 pasca amandemen menyatakan secara tegas. Pengaturan berbagai prinsip yang sangat mendasar di dalam suatu konstitusi seyogia...

jdih.kutaitimurkab.go.id jdih.kutaitimurkab.go.id

Gallery Foto | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Kutai Timur

http://jdih.kutaitimurkab.go.id/gallery-foto

Bab 1 – Latar Belakang. Bab 2 – Renstra Bagian Hukum. Bab 3 – Tugas dan Fungsi. Bab 4 : Program dan Kegiatan. PENYULUHAN HUKUM TERPADU DAN SOSIALISASI PERDA DI SANGKULIRANG. BIMBINGAN APLIKASI DATA BASE TENTANG JDIH BERSAMA BIRO HUKUM SEKRETARIAT PROVINSI. BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM. Galakan Terus Kesadaran Hukum Masyarakat, Agar Tercipta Tertib Hukum di Kutim. PENYULUHAN HUKUM TERPADU DAN SOSIALISASI PERDA.

jdih.kutaitimurkab.go.id jdih.kutaitimurkab.go.id

Ilmu Hukum dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Modern | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Kutai Timur

http://jdih.kutaitimurkab.go.id/ilmu-hukum-dalam-perspektif-ilmu-pengetahuan-modern

Bab 1 – Latar Belakang. Bab 2 – Renstra Bagian Hukum. Bab 3 – Tugas dan Fungsi. Bab 4 : Program dan Kegiatan. Ilmu Hukum dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Modern. Ilmu Hukum dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Modern. On Nov 17, 2014 in Artikel Hukum. Ilmu pengetahuan memang berkembang begitu cepat. Hal ini dimungkinkan, karena ia mengibaskan cara orang mengusahakan ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang sangat sakral dalam pandangan teologia, ilmu hukum adalah merupakan salah satu bagian kajian yang ta...

jdih.kutaitimurkab.go.id jdih.kutaitimurkab.go.id

Bab 1 – Latar Belakang | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Kutai Timur

http://jdih.kutaitimurkab.go.id/bab-1-latar-belakang

Bab 1 – Latar Belakang. Bab 2 – Renstra Bagian Hukum. Bab 3 – Tugas dan Fungsi. Bab 4 : Program dan Kegiatan. Bab 1 – Latar Belakang. Bab 1 – Latar Belakang. Kabupaten Kutai Timur merupaka salah satu Kabupaten pemekaran dalam wilayah Propinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Timur. Ditinjau dari Geografis Kabupaten Kutai Timur. Dengan semangat Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan otono...

jdih.kutaitimurkab.go.id jdih.kutaitimurkab.go.id

PENYULUHAN HUKUM TERPADU DAN SOSIALISASI PERDA | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Kutai Timur

http://jdih.kutaitimurkab.go.id/penyuluhan-hukum-terpadu-dan-sosialisasi-perda

Bab 1 – Latar Belakang. Bab 2 – Renstra Bagian Hukum. Bab 3 – Tugas dan Fungsi. Bab 4 : Program dan Kegiatan. PENYULUHAN HUKUM TERPADU DAN SOSIALISASI PERDA. PENYULUHAN HUKUM TERPADU DAN SOSIALISASI PERDA. Posted by jdih admin. On Mar 9, 2015 in Kegiatan. PENYULUHAN HUKUM TERPADU DAN SOSIALISASI PERDA DI SANGKULIRANG. BIMBINGAN APLIKASI DATA BASE TENTANG JDIH BERSAMA BIRO HUKUM SEKRETARIAT PROVINSI. BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 62 MORE

TOTAL LINKS TO THIS WEBSITE

69

OTHER SITES

jdih.agamkab.go.id jdih.agamkab.go.id

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Agam - JDIH Agam

Pencarian Produk Hukum Daerah Lengkapi form pencarian produk hukum daerah berikut ini :. Jenis Produk Hukum Daerah :. Pilih Jenis Produk Hukum =. Produk Hukum Daerah Terbaru. Nomor 11 Tahun 2016 Tahun 2016 Tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Nomor 04 Tahun 2008 Tahun 2008. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kab. Agam Tahun 2015-2030. Nomor 2 Tahun 2016 Tentang PENANGGULANGAN BENCANA.

jdih.alorkab.go.id jdih.alorkab.go.id

JDIH Kab. Alor

Bantuan Keuangan Kepada Parpol Terkendala Perda. Onclick="window.open(this.href,'win2','status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no'); return false;" rel="nofollow". Published: Monday, 21 September 2015. Menyusul bergantinya regulasi ditingkat pusat tentang bantuan keuangan bagi partai politik maka Peraturan daerah Kabupaten Alor tentang bantuan keuangan kepada partai Politik segera diganti. PKS Relokasi Tower Site Kabir. The vo...

jdih.anri.go.id jdih.anri.go.id

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Situs Pusat JDIH Nasional. Kearsipan Online: Portal Informasi. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Selamat Datang di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Arsip Nasional Republik Indonesia. ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. Jl Ampera Raya No. 7 Cilandak Jakarta Selatan 12560 Telp.62 21 7805851 Ext. 802 fax 62 21 7810280.

jdih.babelprov.go.id jdih.babelprov.go.id

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bimtek Legal Drafting 2015. Pengarahan Sekretaris Daerah c.q Asisten Administrasi saat membuka Bimtek Legal Drafting tahun 2015. Rakor Pembangunan Bidang Hukum 2015. Narasumber Rakor Hukum 2015 dari KPK, Kementerian PAN dan RB, Kejaksaan Tinggi Babel dan Pengadilan Tipikor. Penyuluhan Hukum Tahun 2015. Pembukaan Acara oleh Kepala BIro Hukum Mewakili Sekretaris Daerah. Bimtek Penyelesaian Sengketa Hukum 2015. Biro Hukum Gelar Bimtek...

jdih.balangankab.go.id jdih.balangankab.go.id

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Situs Pusat JDIH Nasional. JDIH Provinsi Kalimantan Selatan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. Selamat datang di laman JDIH Pemerintah Kabupaten Balangan. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 4, Kec. Paringin Selatan - 71612.

jdih.balikpapan.go.id jdih.balikpapan.go.id

Home

Kami Memiliki 10 Tamu dan tidak ada Anggota online. Bakohumas Berperan Kawal Ruang Publik Wujudkan ASEAN Community 2015. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Freedy H. Tulung berharap Peran Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) menjadi pengawal ruang publik untuk melaksanakan edukasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam mewujudkan ASEAN Community 2015. Pada kesempatan tersebut Dirjen IKP yang juga selaku Ketua Umum Bakohumas Pus...

jdih.baliprov.go.id jdih.baliprov.go.id

Beranda - Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali

Senin, 16 Januari 2017. Di Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ikuti Informasi Berita dan Kegiatan Terkini. Akses Layanan Informasi dan Diskusi Interaktif. Yang Berkaitan dengan Hukum dan HAM Wilayah Bali. Lebih dari 8000 Peraturan Hukum. Cari dan Temukan Peraturan Hukumnya. Di Jaringan Dokumentasi dan Hukum Provinsi Bali. SELAMAT HARI RAYA NYEPI. Tahun Baru Saka 1937. Laksanakan Catur Brata Penyepian. Demi Keseimbangan Alam Semesta. KUNJUNGAN KERJA BIRO HUKUM DAN HAM JAWA BARAT. Kunjungan Study Banding Ko...

jdih.bandaacehkota.go.id jdih.bandaacehkota.go.id

JDIH | Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum

Aturan PK Hanya Satu Kali Bertentangan dengan UUD 1945. Aturan PK Hanya Satu Kali Bertentangan dengan UUD 1945 Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan aturan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) hanya satu kali bertentangan dengan UUD 1945. Demikian. Keselamatan Berlalu Lintas Adalah Tanggung Jawab Bersama. Senin, 27 Januari 2014Presiden SBY beserta Ibu Negara Ani bambang Yudhoyono, didampingi oleh Wakil Presiden Boediono dan Ibu Herawati, Kapolri Jendral Sutarman, dan para Menteri. Banda Aceh Model Kota Madani.

jdih.bandungkab.go.id jdih.bandungkab.go.id

JDIH Kabupaten Bandung – JDIH

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum. Peduli HAM, Pemerintah Kabupaten Bandung Terima Penghargaan. KARAKTER BUILDING BAGI PELATIH DAN PENGURUS CABOR. INTEGRASI NASIONAL DATABASE JDIH. RaKor JDIH di Kementrian Dalam Negeri. Kunjungan Study Komparasi JDIH. Peduli HAM, Pemerintah Kabupaten Bandung Terima Penghargaan. KARAKTER BUILDING BAGI PELATIH DAN PENGURUS CABOR. INTEGRASI NASIONAL DATABASE JDIH. RaKor JDIH di Kementrian Dalam Negeri. Kunjungan Study Komparasi JDIH. Tentang Hari Tata Ruang Nasional.

jdih.bangkaselatankab.go.id jdih.bangkaselatankab.go.id

JDIH Bangka Selatan

JXTC Political - шаблон joomla. Confirm Password:  *. Email Address:  *. Confirm email Address:  *. Haris Pertama: Kapolri Mendatang Harus Reformis. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko. Jokowi: Hukuman Mati WNA Tidak Ganggu Hubungan Diplomatik. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko. Jokowi Disarankan Tiru Gus Dur Galakkan Sikap Toleransi. Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat. TOBOALI, dalam rangka memberi. Friday, 26 December 2014 09:31. Jokowi: Hukuman Mati WNA. Friday, 26 December 2014 09:36.

jdih.banjarkab.go.id jdih.banjarkab.go.id

Home

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Selamat Datang di Website JDIH Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum yang mudah, murah, cepat dan akurat. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar selaku Unit Kerja yang diberikan mandat berdasarkan pe...