jdih.banjarkab.go.id

Home

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Selamat Datang di Website JDIH Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum yang mudah, murah, cepat dan akurat. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar selaku Unit Kerja yang diberikan mandat berdasarkan pe...

http://jdih.banjarkab.go.id/

OVERVIEW OF jdih.banjarkab.go.id

TRAFFIC RANK

>1,000,000

REVIEWS

0

PAGES IN THIS WEBSITE

20

LINKS TO THIS WEBSITE

CONTACTS

ADDRESSES

SOCIAL LINKS

ONLINE SINCE

WEBSITE DETAILS

SEO

PAGES

SIMILAR SITES

TRAFFIC RANK FOR JDIH.BANJARKAB.GO.ID

TODAY'S RATING

>1,000,000

TRAFFIC RANK - AVERAGE PER MONTH

BEST MONTH

November

AVERAGE PER DAY Of THE WEEK

HIGHEST TRAFFIC ON

Thursday

TRAFFIC BY CITY

Sign up

CUSTOMER REVIEWS

Average Rating: 5.0 out of 5 with 2 reviews

5 star

2

4 star

0

3 star

0

2 star

0

1 star

0

Hey there! Start your review of jdih.banjarkab.go.id

AVERAGE USER RATING

Write a Review

WEBSITE PREVIEW

LOAD TIME

13 seconds

CONTACTS AT JDIH.BANJARKAB.GO.ID

ADD CONTACT

Login

TO VIEW CONTACTS

Remove Contacts

FOR PRIVACY ISSUES

CONTENT

PAGES IN
THIS WEBSITE

20

SSL

EXTERNAL LINKS

25

SITE IP

49.50.8.206

LOAD TIME

13.032 sec

SCORE

6.2

PAGE TITLE

Home | jdih.banjarkab.go.id Reviews

<META> DESCRIPTION

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Selamat Datang di Website JDIH Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum yang mudah, murah, cepat dan akurat. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar selaku Unit Kerja yang diberikan mandat berdasarkan pe...

<META> KEYWORDS

1 kabupaten banjar

2 visi misi

3 prolegda

4 perda

5 perbup

6 keputusan bupati

7 organisasi

8 sop perundangan

9 sop dokumentasi

10 sop bankum

CONTENT

Page content here

KEYWORDS ON PAGE

kabupaten banjar,visi misi,prolegda,perda,perbup,keputusan bupati,organisasi,sop perundangan,sop dokumentasi,sop bankum,uraian tugas,uraian tugas perundangan,uraian tugas dokumentasi,uraian tugas bankum,kontak person,galeri,divjmslide item,prev,next,foto

SERVER

Apache

CONTENT-TYPE

utf-8

GOOGLE PREVIEW

Home | jdih.banjarkab.go.id Reviews

https://jdih.banjarkab.go.id

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Selamat Datang di Website JDIH Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum yang mudah, murah, cepat dan akurat. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar selaku Unit Kerja yang diberikan mandat berdasarkan pe...

INTERNAL PAGES

jdih.banjarkab.go.id

1

2015

http://jdih.banjarkab.go.id/index.php/prolegda/prolegda-2015

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. JADWAL PARIPURNA BAGIAN HUKUM. Published on Monday, 13 April 2015 06:39. Written by Super User. PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 Sesuai SK DPRD. Pengendalian Kualitas Air Sungai (lanjutan 2013/2014). DPRD Kab. Banjar. Perubahan atas Perda No 1 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lanjutan 2014). DPRD Kab. Banjar. DPRD Kab. Banjar. Kedudukan Keuangan Desa Fasilitasi Keraton and Lembaga Adat (Luncuran 2014). Perubahan atas...

2

1954 - 1979

http://jdih.banjarkab.go.id/index.php/perda/perda1954-1979

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. JADWAL PARIPURNA BAGIAN HUKUM. Perda 1954 - 1979. PERATURAN DAERAH DARI TAHUN 1959 - 1979. Download File (*.pdf). Peraturan Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan, Kesehatan dan Keamanan Untuk Daerah Kabupaten Bandjar. Perda no 177.6 th 1954. Peraturan Daerah Tentang Mengadakan / Mendirikan Tempat Penjimpanan Sepeda di Daerah Swantantra Tingkat Ke II Bandjar. Perda no 424.2 th 1959. Perda no 01 th 1961. Perda no 03 th 1961. Perda no 13 th 1961. Perda no 1 th 1970.

3

1990 - 1994

http://jdih.banjarkab.go.id/index.php/perda/perda-1990-1994

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. JADWAL PARIPURNA BAGIAN HUKUM. Perda 1990 - 1994. Published on Tuesday, 01 April 2014 14:51. Written by Super User. PERATURAN DAERAH DARI TAHUN 1990 - 1994. Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1989/1990. Perda no 01 th 1990. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1990/1991. Perda no 02 th 1990. Perda no 03 th 1990. Perda no 7 th 1994.

4

Perda

http://jdih.banjarkab.go.id/index.php/perda

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. JADWAL PARIPURNA BAGIAN HUKUM. Peraturan Daerah Dari Tahun 1954 - 1979 ( 1954, 1959, 1961, 1970, 1971, 1973, 1975, 1977, 1978 ). Peraturan Daerah Dari Tahun 1980 - 1984 ( 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 ). Peraturan Daerah Dari Tahun 1985 - 1989 ( 1987, 1988, 1989 ). Peraturan Daerah Dari Tahun 1990 - 1994 ( 1990, 1991, 1994 ). Peraturan Daerah Dari Tahun 1995 - 1999 ( 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 ). 1 PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM.pdf. 2 FORMULIR LHKPN KPK.

5

2000 - 2004

http://jdih.banjarkab.go.id/index.php/perda/perda-2000-2004

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. JADWAL PARIPURNA BAGIAN HUKUM. Perda 2000 - 2004. Published on Tuesday, 01 April 2014 14:51. Written by Super User. PERATURAN DAERAH DARI TAHUN 2000 - 2004. Download File (*.pdf). Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar. Perda no 05 th 2000. Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum. Perda no 06 th 2000. Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan. Perda no 07 th 2000. Perda no 09 th 2000. Perda no 10 th 2000.

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 15 MORE

TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE

20

LINKS TO THIS WEBSITE

ppid.banjarkab.go.id

RAPERDA PERUBAHAN APBD 2015 | PPID PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

http://ppid.banjarkab.go.id/transparansi-keuangan-daerah/raperda-perubahan-apbd-2015

PERDA PERUBAHAN APBD Th 2015. RAPERDA PERUBAHAN APBD 2015. RINGKASAN RKAP PPKD 2015. RINGKASAN DPA SKPD 2015. REKAP APBD PER SKPD 2015. PERBUB PERUBAHAN APBD 2014. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD. RINGKASAN RKA PERUBAHAN 2014. REKAP APBDP PER SKPD 2014. RINGKASAN DPA PERUBAHAN 2014. RINGKASAN PENJABARAN APBDP 2014. Laporan Realisasi Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial. INFO PUBLIK TAHUN 2014. INFO PUBLIK TAHUN 2015. DAFTAR CALON PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL PADA APBD KABUPATEN BANJAR ANGGARAN 2017. MENGA...

ppid.banjarkab.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN | PPID PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

http://ppid.banjarkab.go.id/transparansi-keuangan-daerah/laporan-realisasi-anggaran

PERDA PERUBAHAN APBD Th 2015. RAPERDA PERUBAHAN APBD 2015. RINGKASAN RKAP PPKD 2015. RINGKASAN DPA SKPD 2015. REKAP APBD PER SKPD 2015. PERBUB PERUBAHAN APBD 2014. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD. RINGKASAN RKA PERUBAHAN 2014. REKAP APBDP PER SKPD 2014. RINGKASAN DPA PERUBAHAN 2014. RINGKASAN PENJABARAN APBDP 2014. Laporan Realisasi Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial. INFO PUBLIK TAHUN 2014. INFO PUBLIK TAHUN 2015. DAFTAR CALON PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL PADA APBD KABUPATEN BANJAR ANGGARAN 2017. MENGA...

ppid.banjarkab.go.id

RINGKASAN RKAP PPKD 2015 | PPID PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

http://ppid.banjarkab.go.id/transparansi-keuangan-daerah/ringkasan-rkap-ppkd-2015

PERDA PERUBAHAN APBD Th 2015. RAPERDA PERUBAHAN APBD 2015. RINGKASAN RKAP PPKD 2015. RINGKASAN DPA SKPD 2015. REKAP APBD PER SKPD 2015. PERBUB PERUBAHAN APBD 2014. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD. RINGKASAN RKA PERUBAHAN 2014. REKAP APBDP PER SKPD 2014. RINGKASAN DPA PERUBAHAN 2014. RINGKASAN PENJABARAN APBDP 2014. Laporan Realisasi Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial. INFO PUBLIK TAHUN 2014. INFO PUBLIK TAHUN 2015. DAFTAR CALON PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL PADA APBD KABUPATEN BANJAR ANGGARAN 2017. MENGA...

ppid.banjarkab.go.id

RINGKASAN DPA SKPD 2015 | PPID PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

http://ppid.banjarkab.go.id/transparansi-keuangan-daerah/ringkasan-dpa-skpd-2015

PERDA PERUBAHAN APBD Th 2015. RAPERDA PERUBAHAN APBD 2015. RINGKASAN RKAP PPKD 2015. RINGKASAN DPA SKPD 2015. REKAP APBD PER SKPD 2015. PERBUB PERUBAHAN APBD 2014. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD. RINGKASAN RKA PERUBAHAN 2014. REKAP APBDP PER SKPD 2014. RINGKASAN DPA PERUBAHAN 2014. RINGKASAN PENJABARAN APBDP 2014. Laporan Realisasi Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial. INFO PUBLIK TAHUN 2014. INFO PUBLIK TAHUN 2015. DAFTAR CALON PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL PADA APBD KABUPATEN BANJAR ANGGARAN 2017. MENGA...

ppid.banjarkab.go.id

REKAP APBD PER SKPD 2015 | PPID PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

http://ppid.banjarkab.go.id/transparansi-keuangan-daerah/rekap-apbd-per-skpd-2015

PERDA PERUBAHAN APBD Th 2015. RAPERDA PERUBAHAN APBD 2015. RINGKASAN RKAP PPKD 2015. RINGKASAN DPA SKPD 2015. REKAP APBD PER SKPD 2015. PERBUB PERUBAHAN APBD 2014. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD. RINGKASAN RKA PERUBAHAN 2014. REKAP APBDP PER SKPD 2014. RINGKASAN DPA PERUBAHAN 2014. RINGKASAN PENJABARAN APBDP 2014. Laporan Realisasi Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial. INFO PUBLIK TAHUN 2014. INFO PUBLIK TAHUN 2015. DAFTAR CALON PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL PADA APBD KABUPATEN BANJAR ANGGARAN 2017. MENGA...

ppid.banjarkab.go.id

RINGKASAN RKA PERUBAHAN 2014 | PPID PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

http://ppid.banjarkab.go.id/ringkasan-rka-perubahan-2014

PERDA PERUBAHAN APBD Th 2015. RAPERDA PERUBAHAN APBD 2015. RINGKASAN RKAP PPKD 2015. RINGKASAN DPA SKPD 2015. REKAP APBD PER SKPD 2015. PERBUB PERUBAHAN APBD 2014. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD. RINGKASAN RKA PERUBAHAN 2014. REKAP APBDP PER SKPD 2014. RINGKASAN DPA PERUBAHAN 2014. RINGKASAN PENJABARAN APBDP 2014. Laporan Realisasi Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial. INFO PUBLIK TAHUN 2014. INFO PUBLIK TAHUN 2015. DAFTAR CALON PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL PADA APBD KABUPATEN BANJAR ANGGARAN 2017. MENGA...

ppid.banjarkab.go.id

REKAP APBDP 2014 | PPID PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

http://ppid.banjarkab.go.id/rekap-apbdp-2014-2

PERDA PERUBAHAN APBD Th 2015. RAPERDA PERUBAHAN APBD 2015. RINGKASAN RKAP PPKD 2015. RINGKASAN DPA SKPD 2015. REKAP APBD PER SKPD 2015. PERBUB PERUBAHAN APBD 2014. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD. RINGKASAN RKA PERUBAHAN 2014. REKAP APBDP PER SKPD 2014. RINGKASAN DPA PERUBAHAN 2014. RINGKASAN PENJABARAN APBDP 2014. Laporan Realisasi Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial. INFO PUBLIK TAHUN 2014. INFO PUBLIK TAHUN 2015. DAFTAR CALON PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL PADA APBD KABUPATEN BANJAR ANGGARAN 2017. MENGA...

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 18 MORE

TOTAL LINKS TO THIS WEBSITE

25

OTHER SITES

jdih.balikpapan.go.id

Home

Kami Memiliki 10 Tamu dan tidak ada Anggota online. Bakohumas Berperan Kawal Ruang Publik Wujudkan ASEAN Community 2015. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Freedy H. Tulung berharap Peran Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) menjadi pengawal ruang publik untuk melaksanakan edukasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam mewujudkan ASEAN Community 2015. Pada kesempatan tersebut Dirjen IKP yang juga selaku Ketua Umum Bakohumas Pus...

jdih.baliprov.go.id

Beranda - Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali

Senin, 16 Januari 2017. Di Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ikuti Informasi Berita dan Kegiatan Terkini. Akses Layanan Informasi dan Diskusi Interaktif. Yang Berkaitan dengan Hukum dan HAM Wilayah Bali. Lebih dari 8000 Peraturan Hukum. Cari dan Temukan Peraturan Hukumnya. Di Jaringan Dokumentasi dan Hukum Provinsi Bali. SELAMAT HARI RAYA NYEPI. Tahun Baru Saka 1937. Laksanakan Catur Brata Penyepian. Demi Keseimbangan Alam Semesta. KUNJUNGAN KERJA BIRO HUKUM DAN HAM JAWA BARAT. Kunjungan Study Banding Ko...

jdih.bandaacehkota.go.id

JDIH | Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum

Aturan PK Hanya Satu Kali Bertentangan dengan UUD 1945. Aturan PK Hanya Satu Kali Bertentangan dengan UUD 1945 Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan aturan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) hanya satu kali bertentangan dengan UUD 1945. Demikian. Keselamatan Berlalu Lintas Adalah Tanggung Jawab Bersama. Senin, 27 Januari 2014Presiden SBY beserta Ibu Negara Ani bambang Yudhoyono, didampingi oleh Wakil Presiden Boediono dan Ibu Herawati, Kapolri Jendral Sutarman, dan para Menteri. Banda Aceh Model Kota Madani.

jdih.bandungkab.go.id

JDIH Kabupaten Bandung – JDIH

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum. Peduli HAM, Pemerintah Kabupaten Bandung Terima Penghargaan. KARAKTER BUILDING BAGI PELATIH DAN PENGURUS CABOR. INTEGRASI NASIONAL DATABASE JDIH. RaKor JDIH di Kementrian Dalam Negeri. Kunjungan Study Komparasi JDIH. Peduli HAM, Pemerintah Kabupaten Bandung Terima Penghargaan. KARAKTER BUILDING BAGI PELATIH DAN PENGURUS CABOR. INTEGRASI NASIONAL DATABASE JDIH. RaKor JDIH di Kementrian Dalam Negeri. Kunjungan Study Komparasi JDIH. Tentang Hari Tata Ruang Nasional.

jdih.bangkaselatankab.go.id

JDIH Bangka Selatan

JXTC Political - шаблон joomla. Confirm Password: *. Email Address: *. Confirm email Address: *. Haris Pertama: Kapolri Mendatang Harus Reformis. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko. Jokowi: Hukuman Mati WNA Tidak Ganggu Hubungan Diplomatik. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko. Jokowi Disarankan Tiru Gus Dur Galakkan Sikap Toleransi. Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat. TOBOALI, dalam rangka memberi. Friday, 26 December 2014 09:31. Jokowi: Hukuman Mati WNA. Friday, 26 December 2014 09:36.

jdih.banjarkab.go.id

Home

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Selamat Datang di Website JDIH Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum yang mudah, murah, cepat dan akurat. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar selaku Unit Kerja yang diberikan mandat berdasarkan pe...

jdih.banjarkota.go.id

JDIH | Kota Banjar | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Visi & Misi. Undang – Undang. Instruksi Menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Kantor SETDA Kota Banjar. Kantor SETDA Kota Banjar. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. June 9, 2015.

jdih.banjarnegarakab.go.id

Home

Website Kab. Banjarnegara. Kontak dan Pengaduan Online. Obyek Wisata Dieng Banjarnegara. Candi Arjuna merupakan salah satu bangunan candi Hindu yang terletak di dataran tinggi Dieng. Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas. Serulingmas terdapat di Kelurahan Kutabanjar, Kecamatan Banjarnegara. Taman rekreasi ini di lintasi oleh aliran sungai Serayu yang menambah keindahan pemandangan taman. Carica hanya bisa tumbuh di daratan tinggi Dieng Banjarnegara. You are here: . Nomor Rekening : 3013-231108.

jdih.bantaengkab.go.id

JDIH :: Kabupaten Bantaeng

Perda No. 11 Tahun 2005. Peruabahan Status Barang Daerah. Perda No. 18 Tahun 2006. Rencana Umum tata Ruang Kawasan Perotaan Kecamatan Bantaeng. Perda No. 15 Tahun 2006. Retribusi Wajib Daftar Perusahaan. Minggu, 26 April 2015 12:12. Peringati Kartini, PNS Bantaeng Pakai Batik. Minggu, 26 April 2015 12:06. Diklat Jurnalistik Putih Abu Abu di Bantaeng. Senin, 13 April 2015 22:08. Pengawas Tenaga Kerja dan Mediator HI Bantaeng Siap Kawal BIP. Bantaeng memasuki babakan baru yaitu dengan memasuki tahap pemban...

jdih.banyuwangikab.go.id

JDIH Kabupaten Banyuwangi | Beranda

KEPUTUSAN BUPATI TTD SEKDA. Bahasa Hukum: ‘Diskresi’ Pejabat Pemerintahan. Ancaman pidana korupsi rupanya menjadi momok bagi banyak pejabat pemerintahan di Indonesia http:/ www.hukumonline.com/berita/baca/. MK Tegaskan Seponering Wajib Perhatikan Saran Badan Negara. Penafsiran Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan dibutuhkan supaya ada ukuran yang jelas dan ketat dalam penggunaan kewenangan seponer. Menkumham Janji Tindak Tegas PSK Asing di Indonesia. MA Terbitkan 14 PERMA Sepanjang 2016, Cek Daftarnya.

jdih.bapeten.go.id

Welcome to JDIH-BAPETEN

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum - Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Perka BAPETEN (terkait ketenaganukliran). Perka BAPETEN (Internal Kelembagaan). Keamanan Nuklir dan Seifgard. Rancangan Peraturan Kepala BAPETEN. IP Anda :66.160.134.62. PERKA NUKLIR BAPETEN Nomor 8 Tahun 2016. PERKA NUKLIR BAPETEN Nomor 5 Tahun 2016. SK KA BAPETEN Nomor 198/K/V/2016. PERPRES Nomor 34 Tahun 2016. SK KA BAPETEN Nomor 141/K/IV/2016. Keputusan Kepala BAPETEN ini berisi tahapan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi s...