jdih.banyuwangikab.go.id

JDIH Kabupaten Banyuwangi | Beranda

KEPUTUSAN BUPATI TTD SEKDA. Bahasa Hukum: ‘Diskresi’ Pejabat Pemerintahan. Ancaman pidana korupsi rupanya menjadi momok bagi banyak pejabat pemerintahan di Indonesia http:/ www.hukumonline.com/berita/baca/. MK Tegaskan Seponering Wajib Perhatikan Saran Badan Negara. Penafsiran Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan dibutuhkan supaya ada ukuran yang jelas dan ketat dalam penggunaan kewenangan seponer. Menkumham Janji Tindak Tegas PSK Asing di Indonesia. MA Terbitkan 14 PERMA Sepanjang 2016, Cek Daftarnya.

http://jdih.banyuwangikab.go.id/

OVERVIEW OF jdih.banyuwangikab.go.id

TRAFFIC RANK

>1,000,000

REVIEWS

0

PAGES IN THIS WEBSITE

20

LINKS TO THIS WEBSITE

CONTACTS

ADDRESSES

SOCIAL LINKS

ONLINE SINCE

WEBSITE DETAILS

SEO

PAGES

SIMILAR SITES

TRAFFIC RANK FOR JDIH.BANYUWANGIKAB.GO.ID

TODAY'S RATING

>1,000,000

TRAFFIC RANK - AVERAGE PER MONTH

BEST MONTH

April

AVERAGE PER DAY Of THE WEEK

HIGHEST TRAFFIC ON

Wednesday

TRAFFIC BY CITY

Sign up

CUSTOMER REVIEWS

Average Rating: 4.4 out of 5 with 14 reviews

5 star

9

4 star

4

3 star

0

2 star

0

1 star

1

Hey there! Start your review of jdih.banyuwangikab.go.id

AVERAGE USER RATING

Write a Review

WEBSITE PREVIEW

LOAD TIME

5.7 seconds

FAVICON PREVIEW

16x16
32x32

CONTACTS AT JDIH.BANYUWANGIKAB.GO.ID

ADD CONTACT

Login

TO VIEW CONTACTS

Remove Contacts

FOR PRIVACY ISSUES

CONTENT

PAGES IN
THIS WEBSITE

20

SSL

EXTERNAL LINKS

5

SITE IP

103.202.227.23

LOAD TIME

5.672 sec

SCORE

6.2

PAGE TITLE

JDIH Kabupaten Banyuwangi | Beranda | jdih.banyuwangikab.go.id Reviews

<META> DESCRIPTION

KEPUTUSAN BUPATI TTD SEKDA. Bahasa Hukum: ‘Diskresi’ Pejabat Pemerintahan. Ancaman pidana korupsi rupanya menjadi momok bagi banyak pejabat pemerintahan di Indonesia http:/ www.hukumonline.com/berita/baca/. MK Tegaskan Seponering Wajib Perhatikan Saran Badan Negara. Penafsiran Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan dibutuhkan supaya ada ukuran yang jelas dan ketat dalam penggunaan kewenangan seponer. Menkumham Janji Tindak Tegas PSK Asing di Indonesia. MA Terbitkan 14 PERMA Sepanjang 2016, Cek Daftarnya.

<META> KEYWORDS

1 perda

2 naskah akademik

3 prolegda

4 keputusan dprd

5 berita acara

6 perbup

7 keputusan

8 bupati

9 keputusan bupati

10 instruksi

CONTENT

Page content here

KEYWORDS ON PAGE

perda,naskah akademik,prolegda,keputusan dprd,berita acara,perbup,keputusan,bupati,keputusan bupati,instruksi,instruksi bupati,surat edaran,kepala skpd,pemerintah desa,peraturan desa,peraturan kepala desa,keputusan kepala desa,cari semua,lsaquo;,rsaquo;

SERVER

Apache/2.2.0 (Fedora)

POWERED BY

PHP/5.3.3-7+squeeze19

CONTENT-TYPE

utf-8

GOOGLE PREVIEW

JDIH Kabupaten Banyuwangi | Beranda | jdih.banyuwangikab.go.id Reviews

https://jdih.banyuwangikab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TTD SEKDA. Bahasa Hukum: ‘Diskresi’ Pejabat Pemerintahan. Ancaman pidana korupsi rupanya menjadi momok bagi banyak pejabat pemerintahan di Indonesia http:/ www.hukumonline.com/berita/baca/. MK Tegaskan Seponering Wajib Perhatikan Saran Badan Negara. Penafsiran Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan dibutuhkan supaya ada ukuran yang jelas dan ketat dalam penggunaan kewenangan seponer. Menkumham Janji Tindak Tegas PSK Asing di Indonesia. MA Terbitkan 14 PERMA Sepanjang 2016, Cek Daftarnya.

INTERNAL PAGES

jdih.banyuwangikab.go.id

1

JDIH Kabupaten Banyuwangi | Semua Produk Hukum

http://jdih.banyuwangikab.go.id/semua_produk_hukum

KEPUTUSAN BUPATI TTD SEKDA. DAFTAR SEMUA PRODUK HUKUM. Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu,pengurus Barang Pengguna Dan Pengurus Barang Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi Serta Pejabat Pengguna Anggaran Dan Bend. Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna Dan Pengurus Barang Pembantu Pad...

2

JDIH Kabupaten Banyuwangi | Keputusan Bupati

http://jdih.banyuwangikab.go.id/keputusan_bupati

KEPUTUSAN BUPATI TTD SEKDA. Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu,pengurus Barang Pengguna Dan Pengurus Barang Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi Serta Pejabat Pengguna Anggaran Dan Bend. Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran,kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Pengurus Barang Pengguna Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka. Banyuwangi Tahun Anggaran 2017. Penunjukan Pejabat Pengguna...

3

JDIH Kabupaten Banyuwangi | Berita Acara

http://jdih.banyuwangikab.go.id/berita_acara

KEPUTUSAN BUPATI TTD SEKDA. Raperda Tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Wongsorejo Tahun 2016-2036 Dan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang Banyuwangi Dan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi Tahun 20. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Tahun Anggaran 2015. Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (rpjmd) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021. Raperda Tentang Rencana Pen...

4

JDIH Kabupaten Banyuwangi | Naskah Akademik

http://jdih.banyuwangikab.go.id/naskah_akademik

KEPUTUSAN BUPATI TTD SEKDA. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Banyuwangi. Bagian Hukum Kab. Banyuwangi 2017 jdih.banyuwangikab.go.id.

5

JDIH Kabupaten Banyuwangi | Peraturan Desa

http://jdih.banyuwangikab.go.id/perdes

KEPUTUSAN BUPATI TTD SEKDA. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMPU TAHUN ANGGARAN 2016. Lampiran Peraturan Desa Kedungrejo Nomor 1 tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungrejo tahun Anggaran 2017. PEGENDALIAN PENCEMARAN AIR DAN PERLINDUNGAN EKOSISTEM AIR SUNGAI DAN LINGKUNGAN. Peraturan Desa Kedungrejo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017. Realisasi APBDes Tahun 2016. PENGELOLAAN PASAR DESA KRADENAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KRADENAN. LAPOR...

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 15 MORE

TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE

20

LINKS TO THIS WEBSITE

ppid.banyuwangikab.go.id

PPID | PPID Banyuwangi : DIP PPID

http://ppid.banyuwangikab.go.id/informasi/dip_cat/3

Pejabat Pengelola Informasi and Dokumentasi. DIP SKPD Setiap Saat. Informasi yang wajib tersedia setiap saat. 43Data statistic yang dibuat. PPID Kabupaten Banyuwangi 2016 DISHUBKOMINFO Banyuwangi.

banyuwangikab.go.id

Banyuwangi | Sunrise Of Java

http://www.banyuwangikab.go.id/pendidikan-2.html

Pelajar Banyuwangi Berkreasi Dalam Karnval Agustusan. BANYUWANGI Meriahkan Agustusan masyarakat Banyuwangi kembali memadati sepanjang jalan protokol yang dilalui peserta karnaval pelajar, Sabtu(20/8). Sejak pukul 12.00 WIB, sepanjang jalanan ini sudah disesaki warga yang ingin menyaksikan beragam atra . Kadisperindagtam Banyuwangi: Perizinan Tambang Emas Terbit sejak 2006. Pemkab Banyuwangi Tegur PT BSI. Asosiasi Seksologi Indonesia Gelar Simposium di Banyuwangi. 2016 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

ppid.banyuwangikab.go.id

PPID | PPID Banyuwangi : DIP PPID

http://ppid.banyuwangikab.go.id/informasi/dip_cat/1

Pejabat Pengelola Informasi and Dokumentasi. Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala. PPID Kabupaten Banyuwangi 2016 DISHUBKOMINFO Banyuwangi.

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 2 MORE

TOTAL LINKS TO THIS WEBSITE

5

SOCIAL ENGAGEMENT

BAGIANHUKUMBWI

OTHER SITES

jdih.bangkaselatankab.go.id

JDIH Bangka Selatan

JXTC Political - шаблон joomla. Confirm Password: *. Email Address: *. Confirm email Address: *. Haris Pertama: Kapolri Mendatang Harus Reformis. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko. Jokowi: Hukuman Mati WNA Tidak Ganggu Hubungan Diplomatik. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko. Jokowi Disarankan Tiru Gus Dur Galakkan Sikap Toleransi. Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat. TOBOALI, dalam rangka memberi. Friday, 26 December 2014 09:31. Jokowi: Hukuman Mati WNA. Friday, 26 December 2014 09:36.

jdih.banjarkab.go.id

Home

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Selamat Datang di Website JDIH Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum yang mudah, murah, cepat dan akurat. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar selaku Unit Kerja yang diberikan mandat berdasarkan pe...

jdih.banjarkota.go.id

JDIH | Kota Banjar | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Visi & Misi. Undang – Undang. Instruksi Menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Kantor SETDA Kota Banjar. Kantor SETDA Kota Banjar. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. June 9, 2015.

jdih.banjarnegarakab.go.id

Home

Website Kab. Banjarnegara. Kontak dan Pengaduan Online. Obyek Wisata Dieng Banjarnegara. Candi Arjuna merupakan salah satu bangunan candi Hindu yang terletak di dataran tinggi Dieng. Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas. Serulingmas terdapat di Kelurahan Kutabanjar, Kecamatan Banjarnegara. Taman rekreasi ini di lintasi oleh aliran sungai Serayu yang menambah keindahan pemandangan taman. Carica hanya bisa tumbuh di daratan tinggi Dieng Banjarnegara. You are here: . Nomor Rekening : 3013-231108.

jdih.bantaengkab.go.id

JDIH :: Kabupaten Bantaeng

Perda No. 11 Tahun 2005. Peruabahan Status Barang Daerah. Perda No. 18 Tahun 2006. Rencana Umum tata Ruang Kawasan Perotaan Kecamatan Bantaeng. Perda No. 15 Tahun 2006. Retribusi Wajib Daftar Perusahaan. Minggu, 26 April 2015 12:12. Peringati Kartini, PNS Bantaeng Pakai Batik. Minggu, 26 April 2015 12:06. Diklat Jurnalistik Putih Abu Abu di Bantaeng. Senin, 13 April 2015 22:08. Pengawas Tenaga Kerja dan Mediator HI Bantaeng Siap Kawal BIP. Bantaeng memasuki babakan baru yaitu dengan memasuki tahap pemban...

jdih.banyuwangikab.go.id

JDIH Kabupaten Banyuwangi | Beranda

KEPUTUSAN BUPATI TTD SEKDA. Bahasa Hukum: ‘Diskresi’ Pejabat Pemerintahan. Ancaman pidana korupsi rupanya menjadi momok bagi banyak pejabat pemerintahan di Indonesia http:/ www.hukumonline.com/berita/baca/. MK Tegaskan Seponering Wajib Perhatikan Saran Badan Negara. Penafsiran Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan dibutuhkan supaya ada ukuran yang jelas dan ketat dalam penggunaan kewenangan seponer. Menkumham Janji Tindak Tegas PSK Asing di Indonesia. MA Terbitkan 14 PERMA Sepanjang 2016, Cek Daftarnya.

jdih.bapeten.go.id

Welcome to JDIH-BAPETEN

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum - Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Perka BAPETEN (terkait ketenaganukliran). Perka BAPETEN (Internal Kelembagaan). Keamanan Nuklir dan Seifgard. Rancangan Peraturan Kepala BAPETEN. IP Anda :66.160.134.62. PERKA NUKLIR BAPETEN Nomor 8 Tahun 2016. PERKA NUKLIR BAPETEN Nomor 5 Tahun 2016. SK KA BAPETEN Nomor 198/K/V/2016. PERPRES Nomor 34 Tahun 2016. SK KA BAPETEN Nomor 141/K/IV/2016. Keputusan Kepala BAPETEN ini berisi tahapan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi s...

jdih.baritokualakab.go.id

Jaringan Data dan Informasi Hukum | Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Kuala

Jaringan Data dan Informasi Hukum. Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Kuala. Middot; Write a comment. Middot; Categories: Info Publik. DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA Ke-69. Middot; Write a comment. Middot; Categories: Info Publik. PROLEGDA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2014. Middot; Write a comment. Middot; Categories: Info Publik. Visi-Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Middot; Write a comment. Middot; Categories: Info Publik. Visi dan Misi pemerintah daerah merupakan piranti utama yang memungkinkan ...

jdih.baritoutarakab.go.id

JDIH - Kabupaten Barito Utara

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BARITO UTARA. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. JDIH Kabupaten Barito Utara. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air ...

jdih.batamkota.go.id

Bagian Hukum Setdako Batam

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Pemerintah Kota batam hubungi kami di : 082171678877 - hukum@batamkota.go.id. DPRD Usulkan Ranperda Pengawasan Produk Halal dan Higienis. Pemko Perpanjang Kerjasama dengan Kejaksaan. APBD Perubahan 2016 Berkurang 10 Persen. DPRD Sepakati Perubahan Aturan Parkir Batam. Menhub Dorong Keterlibatan Swasta di Pengelolaan Transportasi. Pemkot Batam Siapkan Tujuh Rencana Strategis Dalam RPJMD 2016-2021. Ayo Pahami Makna Logo Peringatan HUT RI ke-71. DPRD Sepakati Perubahan A...

jdih.batangkab.go.id

JDIH Kabupaten Batang

Tugas Pokok, Fungsi, dan Program Kerja. Peraturan dan Instruksi Presiden. Peraturan dan Keputusan Menteri. Agenda and Jadwal Kegiatan. Hasil Klarifikasi Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2015, Nomor 21 Tahun 2015 dan Nomor 22 Tahun 2015. Written by Bagian Hukum. June 16, 2015. PENYULUHAN HUKUM TERPADU KABUPATEN BATANG TAHUN 2015. Written by Bagian Hukum. June 16, 2015. Peserta Penyuluhan Hukum masing-masing berjumlah 50 (lima puluh) orang per lokasi, yaitu Tingkat Kecamatan terdiri dari Unsur Kecama...